IDI provides Global Community Merchandise on various subject areas related into the function of SAIs. These publications observe a rigid protocol of top quality assurance and they are freely available to all.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
The following article content are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the first report.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
While using the election of your BPK Vice Chairman as the Vice-Chair with the UN IAAC, Indonesia can outstand and lead towards the improvement and the facilitation of supervisory cooperation in establishments under the UN. Additionally, Indonesia can even have a role in making sure management compliance with the effects of supervision and recommendations from other oversight bodies.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite more info dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir suit and suitable take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
“This is due to the regular of the condition’s losses must be real and definite by measuring the standardization course of action and examining the suitable conventional. Hence, we cannot complete People that aren't however stipulated from the regulation or in any present regulations,” he remarked.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
During his tenure, he also initiated the audit from the preparedness of Indonesian Federal government’s implementation on the SDGs.